Sinergi dan kolaborasi program kerja, menjadi topik diskusi TPP PKK Prov NTB, bersama Kepala DPMPD Dukcapil, Kalak BPBD, dan BPKAD Prov NTB, pada Jumat (3/2/2023), di Pendopo Gubernur NTB.
Ketua I TP PKK Prov NTB, Hj. Lale Prayatni, mengungkapkan saat ini TP PKK Provinsi NTB, terus menggesa kolaborasi dengan seluruh pihak, tidak hanya untuk mensukseskan program pokok PKK, tapi juga menjadi bagian penting dalam mensukseskan program pembangunan daerah.
“Silaturahmi kali ini, tentu kita harapkan untuk sharing informasi program di 2023, serta menyepakati bersama bagaimana bentuk kolaborasi saat pelaksanaan program di seluruh kabupaten/kota se NTB,” katanya.
Untuk itu, ia berharap kerjasama dan kolaborasi TP PKK dengan OPD Lingkup Pemprov NTB, terwujud nyata, sehingga kualitas hasil dari program akan semakin berkualitas.
Kepala DPMPD Dukcapil Prov NTB, Ahmad Nur Aulia, mengungkapkan sesungguhnya ada tiga tugas utama yang menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan stunting.
“DPMPD Dukcapil sendiri, saat ini terus menggesa pelaksanaan program tersebut, baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan, LKD, sampai pada sinergi dan kolaborasi dengan mitra kerja, salah satunya TP PKK,” jelasnya.
Disinilah, lanjutnya, peran penting TP PKK Prov NTB, untuk menggerakkan pengurus TP PKK di semua jenjang, untuk aktif dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, mulai dari Kab/Kota, Kecamatan, sampai Desa/Kelurahan.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Prov NTB, Ruslan Abdul Gani, SH.,MH., mengungkapkan sebagai salah satu daerah yang rawan bencana, saat ini dari target pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebanyak 567 Desa/Kelurahan, baru terbentuk di 434 Desa/Kelurahan.
“Sisa dari target ini, kami rancang dilaksanakan tahun ini. Fokus di 3 lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat,” paparnya.
Penanganan kebencanaan sendiri, lanjutnya, mencakup program sosalialisasi dan mitigasi bencana, program penanganan saat kejadian bencana, dan program pasca bencana.
“Kami tentunya membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak terkait, termasuk TP PKK, untuk mensukseskan program Destana,” pungkasnya.
Dalam pertemuan kali ini, beragam program kerja dibahas, antara lain kolaborasi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pelayanan Adminduk, penanganan kebencanaan, dan pencegahan perkawinan usia dini.
#ntbgemilang
#dpmpddukcapil
#desamembangunntbgemilang