kegiatan Rapat Penyiapan Tim Pemantauan Instrumen Desa Berdaya-Destana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 yang masih difasilitasi penuh oleh SIAP SIAGA pada hari Selasa 23 Juni 2026 bertempat di Astoria Hotel
Peserta rapat berasal dari unsur OPD Pemerintah Provinsi NTB, Koordinator Provinsi TPP Kemendes, 5 Perguruan Tinggi, Konsepsi NTB serta mitra lainnya yg terkait.
Acara secara resmi dibuka oleh kepala DPMPD Dukcapil Prov. NTB Ir. Lalu Hamdi M.Si. dalam pengantarnya beliau menjelaskan bahwa Program Desa Berdaya dijalankan melalui dua pendekatan :
- Transformatif : berfokus pada desa miskin ekstrem dengan intervensi langsung kepada rumah tangga desil 1 hingga mencapai kemandirian ekonomi.
- Tematik : penanganan kemiskinan melalui kegiatan seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih, sanitasi, dan penguatan ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, desa tidak hanya lebih siap menghadapi risiko iklim dan bencana, tetapi juga memiliki fondasi pembangunan sosial-ekonomi yang lebih kokoh.
Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Bapak Junariono Hariadi, S.STP,MM menjelaskan Tahapan konsultasi dengan sasaran destana yang berada di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah serta Sumbawa Barat dan Sumbawa. Jadwal pemantauan desa berdaya diharapkan bisa terlaksana sesuai timeline.
Sekretaris BPBD Provinsi NTB menyampaiakan Materi tentang draft instrumen pemantauan program KATANA – DESTANA, Diuraikan terdapat 12 point tahapan Destana berdasarkan Pergub Nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan desa tangguh bencana di Provinsi NTB. Yang perlu diantisipasi yaitu memperkuat tata kelola kesiapsiagaan bencana karena hal ini dinilai merupakan langkah yang efektif dengan kerugian biaya yang rendah.
Sekretaris DPMPD Dukcapil Provinsi NTB Bapak Teguh Gatot Y. S.Hut., M.Eng.
Beberapa point penting dari penjelasan beliau diantaranya :
- Akan ada pembentukan forum perguruan tinggi
- Juknis Destana memiliki juknis yang paling lengkap mencakup keseluruhan aspek yang terakhir mengatur tentang juknis desa sadar pajak.
- Semua OPD diharapkan kolaborasi dan fokus sesuai agenda prioritas
- Destana merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari desa berdaya
- Instrumen desa berdaya agar dapat memberikan impact terhadap keberlanjutan program
- Mengharapkan saran dan masukan dari OPD dan perguruan tinggi untuk melengkapi instrumen desa berdaya-destana
- Diharapkan agar destana bukan hanya “milik” BPBD namun bisa menjadi bagian dari OPD lain
- Terkait dengan destana prinsipnya menjadi MODEL dan MODUL yang akan menjadi warna dalam desa berdaya.
- Desa Destana bukan hanya membahas bencana alam namun juga membahas bencana sosial
Penanggap BAPPEDA - Perlu dilakukan pendataan secara integrasi. Dalam DB ditetapkan 40 Desa dan disandingkan dengan Destana.
- Pada desa yg telah diintegrasikan ada analisis apa yg telah dilakukan. Misal : masalah air bersih : tidak bicara sumber air saja tapi juga kualitas air.
- Pentingnya kolaborasi dan pemetaan masing-masing sektor.
Diskusi dan tanya jawab berjalan sangat dinamis dan aktif, peserta rapat sangat antusias memberikan gagasan dan usulan terutama dari Perguruan tinggi tentang lokasi KKN pada 40 desa tematik dan mitra terkait.
